Membangun Ulama yang Berkualitas[*]

Oleh Muhyar Fanani[[1]]

“Kini kita semua sadar bahwa kevakuman otoritas keagamaan merugikan keberlangsungan bangsa dan negara”

PERNYATAAN Ketua Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Ansyad Mbai ini, memicu perdebatan. Ia mensinyalir di negeri ini ada sekelompok ulama menyebarkan paham Islam yang penuh kebencian hingga menggerogoti sendi-sendi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Ulama semacam itu memiliki pengikut fanatik. Sebagian pengikutnya terbukti melakukan tindakan teror.

Mengacu pada beberapa negara muslim lain, seperti Arab Saudi dan Iran yang memiliki program sertifikasi ulama, Ansyad mengajak masyarakat Indonesia mempertimbangkan program serupa. Sesungguhnya dalam tradisi Islam, ulama memiliki kriteria ketat. Seseorang yang hanya hafal beberapa butir ayat dan hadis tak bisa disebut ulama.

Era sekarang ini memang era yang mengkhawatirkan karena antara ulama betulan dan ulama gadungan susah dibedakan. Menurut Khaled Abou el-Fadhl (2005: 26-35), fenomena ini berakar pada kerobohan institusi ulama itu sendiri. Ulama tinggal nama tanpa otoritas.Ulama dipersilakan berfatwa namun ditaati atau tidak, itu urusan lain. Mayoritas fatwa justru diabaikan.

Mengapa otoritas ulama hilang? Ini bermula dari masuknya kekuasaan kolonial ke negara-negara muslim. Sejak kekuasaan kolonial menyapu dunia muslim, elemen-elemen lokal yang tak menguntungkan kolonial dihapus atau otoritasnya dipereteli. Akibatnya institusi ulama tidak lagi memiliki kekuasaan yang ditaati masyarakatnya.

Krisis otoritas ulama makin parah sejak era pascakolonial 1950-an. Saat itu, penguasa negeri muslim adalah militer dan sekuler. Mereka mengikuti jejak penguasa kolonial yang meminggirkan peran ulama dalam pengelolaan masyarakat. Bahkan mereka juga memantau sekolah tempat belajar calon ulama, termasuk kurikulumnya.

Tindakan mereka berdampak pada menurunnya kualitas alumni. Karena kualitas ulama makin menurun maka otoritas ulama juga menurun. Jadi, hilangnya wibawa ulama disebabkan oleh faktor eksternal dan faktor internal, berupa menurunnya kualitas ulama.

Kini setelah otoritas ulama hilang, terjadilah kevakuman otoritas keagamaan di kalangan muslim. Dampaknya sangat mengerikan. Semua orang merasa berhak berbicara atas nama Allah. Sebelum era kolonialisme, ulama menciptakan kualifikasi tegas. Seseorang tidak boleh mengeluarkan fatwa sebelum memenuhi kualifikasi tertentu.

Sejak ditemukannya internet, permasalahan menjadi makin gaduh. Doktor (nonilmu keislaman), insinyur, ahli komputer, dokter, bahkan mereka yang suka latihan perang-perangan merasa berhak mengeluarkan fatwa. Bila ini terus berlanjut maka tubrukan antarfatwa pasti tak terhindarkan.

Bila situasi kekacauan otoritas keagamaan ini makin runcing maka sertifikasi ulama memang seakan-akan menjadi solusi tapi itu tidak menyelesaikan masalah. Sertifikasi ulama ibarat obat analgesik. Lihatlah sertifikasi guru dan dosen. Apakah sertifikasi itu menjamin kualitas? Sertifikasi ulama justru akan memicu permasalahan baru. Ingat, pemahaman Islam di Tanah Air sangat beragam.

Otoritas Keagamaan

Kini kita semua sadar bahwa kevakuman otoritas keagamaan nyata-nyata merugikan keberlangsungan bangsa dan negara. Negara yang dengan susah payah didirikan dirongrong oleh ulama gadungan. Bagaimana membendung aktivitas mereka? Terdapat dua langkah yang lebih baik dari sertifikasi ulama, yaitu mengembalikan otoritas keagamaan pada institusi ulama dan meningkatkan kualitas ulama melalui institusi pendidikan agama. Dua langkah ini saling berkaitan.

Sebagaimana ilmu lain, ilmu agama harus dipelajari dalam waktu lama. Seseorang yang ingin menjadi ulama hebat tak mungkin hanya mengikuti pesantren kilat. Butuh waktu minimal 20 tahun untuk membangun pola pikir, pola perilaku, pola etika, pola karakter, dan pola juang ulama tulen.

Begitu banyak khazanah intelektual Islam yang harus dipelajari oleh seorang calon ulama agar pendapatnya bisa menjadi cahaya bagi umat yang sedang dirundung kegelapan. Tak ada ulama yang bisa dihasilkan secara karbitan.

Negara memiliki peran penting melalui perbaikan kurikulum pendidikan keagamaan bila ingin memproduksi ulama andal. Pada era demokrasi peran negara dalam membangun pendidikan keulamaan bukan lagi mencurigai dan mengontrol lembaga pendidikan agama agar tidak membahayakan kekuasaan.

Negara justru harus mengontrol lembaga pendidikan agama agar benar-benar melahirkan lulusan berkualitas. Alumni pendidikan agama yang berkualitas akan menjadi anutan bagi seluruh generasi di negeri ini untuk membangun kehidupan bersama yang lebih baik.

Bila ada alumni pendidikan agama yang menghancurkan kehidupan bersama kita, bisa dipastikan ia bukan alumnus berkualitas. Mungkin ia dididik oleh lembaga yang tidak berkualitas. Mungkin juga, guru-gurunya, maaf, ulama yang bukan benar-benar ulama.


* Dimuat di Suara Merdeka pada 15 September 2012

[1] Dr. Muhyar Fanani, M.Ag, Dosen Program Pascasarjana IAIN Walisongo, Anggota MUI Jateng.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s